Program MBG Disorot Keras, Ketua LSM Frontal Kuningan Sebut Tata Kelola Amburadul

“Negara seharusnya melindungi, bukan mempertaruhkan kesehatan anak-anak,” tegas CELIOS.

Dari sisi kualitas, menu MBG di berbagai daerah justru didominasi pangan ultra-proses seperti biskuit, roti, susu berperisa, dan daging olahan.

Pola ini ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Sukabumi, Tangerang, Serang, dan NTT.

Baca Juga:Konservasi dan Investasi Wisata di Cisantana: Kadin Kuningan Bakal Surati Presiden PrabowoResmi Diangkat, 4.271 PPPK Paruh Waktu Kuningan Rayakan Awal Pengabdian Baru

CELIOS memperingatkan konsumsi rutin pangan ultra-proses berisiko memicu obesitas, diabetes, hingga penyakit kronis.

Fakta lapangan juga menunjukkan 62 persen ibu responden tidak melihat kenaikan berat badan anak setelah mengikuti program MBG.

Pekerja Dieksploitasi, Negara AbaiKritik berikutnya menyasar aspek ketenagakerjaan.

Pekerja SPPG dilaporkan bekerja hingga lebih dari 20 jam per hari, tanpa kontrak jelas dan kerap mengalami keterlambatan gaji.

Setiap SPPG dituntut memproduksi ribuan porsi makanan, namun pengawasan gizi minim.

Bahkan, sebagian tenaga yang bertugas sebagai ahli gizi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

“Ini bentuk eksploitasi yang dilegalkan oleh kebijakan,” kecam LSM Frontal.

Masalah MBG diperparah oleh ketidaktepatan sasaran. Sebanyak 34,2 persen penerima manfaat berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

Baca Juga:Motor Teman Sendiri Dicuri, Tim Resmob Polres Kuningan Langsung Borgol Tiga PelakuAksi Nyata Tanam Pohon di Lamping Kidang, Dandim 0615 Kuningan:  Demi Cegah Bencana Alam

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap MBG anjlok drastis. Survei CELIOS mencatat95,73 persen responden meminta program MBG dihentikan. 71,08 persen mengusulkan penggantian menjadi bantuan tunai langsung.

CELIOS dan LSM Frontal mendesak pemerintah melakukan audit total dan independen terhadap MBG, mencakup penganggaran, keamanan pangan, serta kondisi kerja.

Tanpa koreksi menyeluruh, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi program mahal yang gagal, sekaligus preseden buruk dalam pengelolaan kebijakan sosial nasional. (Agh@N)