KLIKKUNINGAN.COM- Di tengah persaingan pasar yang kian ketat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan masih berjuang mencari ruang agar produknya bisa bertahan dan berkembang.
Bagi banyak pelaku UMKM, kualitas bukan lagi persoalan utama—tantangan terbesarnya justru akses pasar.
Kondisi itu menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kuningan dari Partai Golkar, Harnida Darius.
Baca Juga:Kasus PPA di Kuningan Naik Drastis, Kapolres Soroti KDRT dan Kekerasan SeksualPria 56 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Dasar Sumur, Damkar Kuningan Lakukan Evakuasi Dramatis
Ia menegaskan, sudah saatnya produk UMKM lokal tidak hanya hadir di pasar tradisional, tetapi juga mendapat tempat yang layak di toko modern hingga hotel-hotel yang beroperasi di Kuningan.
Komitmen tersebut disampaikan Harnida saat menyerap aspirasi warga Desa Karangtawang, Kuningan, belum lama ini. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan daerah berpihak pada ekonomi rakyat.
“Kalau perda perlindungan produk lokal sudah ada, maka pemerintah daerah wajib melindungi dan mendorong produk UMKM warga Kuningan. Salah satunya dengan menghadirkan outlet khusus UMKM di hotel dan toko modern,” tegas Harnida, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, keberadaan etalase UMKM di ruang-ruang komersial bukan sekadar simbol, melainkan bentuk keberpihakan nyata agar produk lokal memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan.
Harnida mengungkapkan, DPRD Kuningan telah melahirkan lima peraturan daerah (perda) inisiatif, salah satunya mengatur perlindungan produk lokal dan UMKM.
Dengan payung hukum tersebut, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha besar untuk mengabaikan produk UMKM lokal.
“Perda ini bukan hanya dokumen, tapi alat untuk memastikan UMKM naik kelas. Produk lokal harus jadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujarnya.Dalam aspek penganggaran, Harnida tidak menutup mata terhadap kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya pulih.
Baca Juga:Refleksi Akhir Tahun PAN Kuningan: Doa untuk Korban Bencana dan Santunan 100 Anak YatimRefleksi Akhir Tahun Diskatan Kuningan 2025: Deretan Prestasi, Penguatan SDM, dan Arah Kerja 2026
Namun ia menegaskan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah agar persoalan tunda bayar tidak kembali terjadi.
“Dalam waktu dekat kami akan rapat dengan TAPD untuk mengevaluasi anggaran 2026. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kondisi memang belum ideal, tapi komitmen pemerintah jelas, tidak ada lagi tunda bayar,” katanya.
Sebagai kader Partai Golkar, Harnida menegaskan posisi partainya sebagai pendukung pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.