Menuntut penindakan tegas terhadap penggunaan mata air tanpa izin resmi untuk kepentingan komersial.
Perak menegaskan bahwa pernyataan tersebut dibuat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah dan kelanjutan proses hukum secara terbuka.
Setelah menyelesaikan aksi di Kejari, massa kembali bergerak menuju Gedung DPRD Kuningan.
Baca Juga:Sambut Aksi Damai TNGC: Begini Pernyataan Lengkap Ketua LSM Frontal KuninganIngin Anaknya Segera Pulang, Orang Tua Korban TPPO di Kamboja Lapor Bareskrim Polri
Aksi lanjutan ini dipimpin oleh Epul dari BEM Unisa, yang kembali menekan para legislator agar turut melakukan pengawasan terhadap berbagai dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Rangkaian aksi pada peringatan Hari Anti Korupsi Kuningan 2025 ini mencerminkan meningkatnya kegelisahan publik terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di daerah.
Tuntutan untuk transparansi, penegakan hukum, dan perbaikan tata kelola anggaran daerah semakin menguat—sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparat agar bertindak lebih tegas dan terbuka. (Agh@N)