KLIKKUNINGAN.COM – Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2025 di Kabupaten Kuningan berlangsung tegang.
Dua kelompok massa dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan pada Selasa, 9 Desember 2025 di jam yang berbeda.
Mereka menyuarakan tuntutan atas berbagai dugaan penyimpangan anggaran daerah.
Aksi pertama dimulai sejak pagi hingga menjelang Dhuhur. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Pergerakan Kuningan (Perak) hadir dengan kaos hitam dan mulut tertutup plester sebagai simbol protes.
Baca Juga:Sambut Aksi Damai TNGC: Begini Pernyataan Lengkap Ketua LSM Frontal KuninganIngin Anaknya Segera Pulang, Orang Tua Korban TPPO di Kamboja Lapor Bareskrim Polri
Mereka menggelar orasi di depan Pendopo Kabupaten Kuningan di bawah penjagaan ketat aparat Polres Kuningan.
Meski dijaga berlapis, massa tetap bergerak tertib. Di bawah komando korlap Roy Aldilah, para demonstran menyampaikan tuntutan sebelum kemudian melanjutkan long march menuju Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan.
Di Kejari Kuningan, suasana semakin memanas. Orator aksi, Rio Ardilah, berulang kali menegaskan bahwa sejumlah kasus hukum seolah “digantung” tanpa perkembangan berarti.
Salah satunya dugaan korupsi pada Mega Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kuningan Ca’ang senilai Rp117 miliar, yang menurut massa tak kunjung menunjukkan progres hukum yang jelas.
Dorongan semakin kuat ketika beberapa peserta aksi melempar telur mentah ke arah gedung kejaksaan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus.
Massa juga meminta Kepala Kejari, Ikhwanul Ridwan Saragih, hadir langsung menemui demonstran.Permintaan itu dipenuhi.
Kepala Kejari menemui massa dan bahkan menandatangani dokumen tuntutan yang disodorkan Perak.
Baca Juga:Pernah Jadi Bagian LPPL: Andini Rahmawati Siap Jadi Direksi LPPL Kuningan 2025–2030Persib vs Borneo FC: Comeback Gemilang, Debut Fitrah Maulana dan Pecah Telur Gol Ramon Tanque
Berikut poin-poin tuntutan yang diserahkan massa Perak kepada Kejari Kuningan dalam rangka menyikapi isu dugaan korupsi di Kabupaten Kuningan.
Isu utama yang dipersoalkan dugaan korupsi dalam proyek Kuningan Caang 2023, indikasi penyalahgunaan anggaran serta maladministrasi pada APBD 2024 dan dugaan pelanggaran dan kejahatan lingkungan di sejumlah titik.
Massa mahasiswa mendesak Kejaksaan Negeri Kuningan mempercepat penanganan kasus proyek Kuningan Caang, yang dinilai berjalan lambat dan minim transparansi.
Kemudian mendorong aparat penegak hukum memproses temuan LHP BPK 2024 karena TGR tidak menghapus unsur pidana.
Meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon yang tidak sesuai dengan SE Gubernur Jawa Barat.