KLIKKUNINGAN.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026.
Ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja memaksa pemerintah daerah melakukan langkah efisiensi dengan memangkas pengeluaran seremonial dan mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, secara terbuka mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum ideal.
Baca Juga:Rumah Lansia 90 Tahun di Kadugede Ludes Terbakar, Diduga Akibat Bocornya Selang GasPSSI Pecat Patrick Kluivert
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan yang digelar pada Rabu (15/10), ia menegaskan perlunya pengetatan anggaran di seluruh perangkat daerah untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Situasi fiskal kita tidak sedang baik-baik saja. Banyak kewajiban yang harus dipenuhi, sementara ruang fiskal semakin menyempit. Karena itu, bukan saatnya berandai-andai, tetapi wajib berhemat dan menempatkan prioritas dengan tepat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian juga menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026.
Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran tahun depan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terulang masalah keterlambatan pembayaran atau gagal bayar seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
“RAPBD 2026 mencerminkan kesadaran kolektif kita untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Kami berkomitmen memastikan setiap kewajiban diselesaikan tepat waktu melalui perencanaan anggaran yang lebih realistis, akurat, dan berbasis data,” ujarnya.
Rancangan APBD tersebut disusun berlandaskan RPJMD 2025–2029 sebagai panduan pembangunan menengah daerah, serta menjadi instrumen utama untuk mewujudkan visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh).
Dian juga menyampaikan kabar baik bahwa seluruh tunggakan pembayaran selama tiga tahun terakhir telah berhasil dituntaskan.
Baca Juga:Hari Pangan Sedunia ke-45, Gerakan Pangan Murah di Kalimanggis Diantre Warga16 Tahun Mengabdi, Bupati Dian: TKSK Jadi Lentera Sosial bagi Warga
Menghadapi potensi penurunan dana transfer pusat hingga 25% atau sekitar Rp111 miliar, Pemkab Kuningan berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target mencapai Rp475,04 miliar pada 2026.
Upaya peningkatan tersebut dilakukan tanpa menambah beban masyarakat kecil, melainkan dengan memperkuat sistem pajak dan retribusi melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi pendapatan (seperti pemasangan tapping box di restoran), serta penguatan model bisnis retribusi jasa usaha.
“Kami berfokus pada pengembangan model bisnis retribusi yang lebih produktif dengan memanfaatkan aset daerah secara maksimal serta meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait dana transfer,” jelasnya.