Ia menyoroti pentingnya menyeimbangkan belanja daerah pada sektor-sektor seperti pengadaan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, hingga investasi alat dan mesin, dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.
PKB juga berharap APBD 2026 menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan, yang memperkuat ketahanan sosial, memperluas keadilan ekonomi, memperbaiki infrastruktur ramah lingkungan, serta mendongkrak kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kami mendorong agar kebijakan daerah memegang teguh prinsip maslahah, sadd al-dzari’ah, dan urf, sehingga pembangunan berlangsung adil, inklusif, dan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam,” tegasnya.
Baca Juga:Kendalikan HIV/AIDS, TBC dan Malaria, Pemkab Kuningan Perkuat Kolaborasi Lintas SektorSemangat Kolaborasi Warnai Porsenitas XII Kunci Bersama di Indramayu
Sebagai penutup, Hj Inayah menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus memberikan dukungan terhadap langkah strategis pemerintah daerah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Setiap kebijakan harus mengarah pada penguatan ekonomi rakyat, mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempermudah proses investasi. Sebaliknya, kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat harus ditinggalkan,” pungkasnya.