KLIKKUNINGAN.COM – Ratusan mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat siang, 3 Oktober 2025.
Demonstrasi ini digelar untuk menuntut klarifikasi atas dugaan keterlibatan sejumlah anggota legislatif dalam program pemerintah bernama Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut para mahasiswa, partisipasi anggota dewan dalam proyek yang dibiayai oleh APBD dan APBN bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Baca Juga:Bupati Kuningan Tindak Lanjuti Kasus Keracunan di Luragung, Distribusi MBG Dihentikan SementaraPuluhan Siswa SMAN 1 Luragung Diduga Alami Keracunan Usai Konsumsi Makanan Program MBG
Aksi tersebut diwarnai dengan orasi, pengibaran spanduk dan poster protes, serta pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan.
Ketegangan sempat meningkat ketika hanya sedikit anggota dewan yang hadir, memicu gesekan antara demonstran dan aparat keamanan.
Massa bahkan sempat berusaha masuk ke dalam gedung DPRD untuk melakukan pengecekan langsung.
Situasi baru mereda setelah Wakil Ketua DPRD Kuningan, Ujang Kosasih, bersama beberapa anggota Komisi IV menemui para pengunjuk rasa.
Dalam pernyataannya, Ujang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kritik mahasiswa.
Ia menegaskan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, meski berdasarkan data yang diterima dari sekretariat, tidak ditemukan indikasi bahwa anggota DPRD terlibat langsung dalam kepemilikan atau pengelolaan yayasan yang menjalankan dapur MBG.
“Kami tetap akan melakukan pendalaman dan konsolidasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi ini,” ujarnya.
Baca Juga:Serah Terima Kalapas Kuningan, Bupati Dian Tegaskan: Lapas Adalah Tempat Pemulihan, Bukan Sekadar PenghukumanPegawai Bank di Kuningan Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp9 Miliar, Terancam Hukuman Berat
Ujang menambahkan bahwa aturan hukum telah jelas melarang pejabat legislatif terlibat dalam proyek yang menggunakan dana pemerintah, baik dari APBD maupun APBN.
Oleh sebab itu, pihak DPRD akan menelusuri laporan mahasiswa secara administratif maupun melalui investigasi lapangan.
Terkait keinginan mahasiswa untuk berdialog di dalam ruang sidang, Ujang menyampaikan bahwa DPRD sebenarnya terbuka terhadap dialog, namun pada saat aksi berlangsung, ruang tersebut tengah dipakai untuk audiensi masyarakat lain.
Ia menyebutkan pertemuan resmi bisa dilakukan pada hari Senin mendatang.
“Kami mohon maaf karena tidak bisa menerima kalian di ruang rapat hari ini. Tapi DPRD siap menjadwalkan dialog resmi pada pekan depan,” katanya.
Walaupun aksi berlangsung damai hingga akhir, para mahasiswa tetap menolak penjadwalan ulang pertemuan