KLIKKUNINGAN.COM– Pemerintah Daerah Kuningan tengah mempertimbangkan opsi pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Wacana ini muncul sebagai respons atas berkurangnya aliran dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang menyebabkan tekanan cukup besar terhadap kondisi keuangan daerah.
Situasi tersebut membuat pilihan kebijakan menjadi terbatas, dan salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pengurangan TPP ASN.
Baca Juga:Wildan Mauludin: Pemuda Kuningan Ini Buktikan Bertani Bisa Jadi Pilihan Hidup yang MembanggakanRekayasa Kasus Begal, Akhirnya Perempuan Asal Ciwaru Diamankan Polisi
“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah perlu tetap menjaga jalannya pemerintahan dan pembangunan. Meskipun keputusan ini mungkin tidak populer, pemotongan TPP menjadi langkah pahit yang mungkin harus ditempuh,” ujar Sujarwo, seorang pengamat kebijakan publik, dalam keterangannya, Kamis (7/8).
Ia menilai, langkah ini menggambarkan betapa seriusnya tantangan anggaran yang dihadapi Pemerintahan Dian-Tuti di tahun pertama masa jabatannya.
Namun demikian, Sujarwo menekankan pentingnya keadilan dalam implementasi kebijakan tersebut agar tidak memicu ketimpangan di lingkungan birokrasi.
“Jika hanya TPP ASN yang dikurangi, sementara alokasi anggaran politis seperti Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tetap utuh, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah perlu berani memangkas juga belanja-belanja lainnya dari APBD,” tegasnya.
Menurutnya, penghematan anggaran sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan adil, menyasar semua pihak yang selama ini turut menikmati anggaran daerah. Terlebih, alokasi Pokir DPRD dalam beberapa tahun terakhir kerap disorot karena dinilai terlalu besar.
Soal berapa besar nilai pemotongan TPP yang akan diberlakukan, Sujarwo menyebutkan belum ada angka pasti. Namun ia meragukan kebijakan ini akan memberi dampak signifikan dalam menutup defisit anggaran.
“Pemotongan ini hanya solusi sementara. Angkanya mungkin tidak sepadan dengan kebutuhan nyata. Namun minimal ini bisa menjadi simbol bahwa ASN juga ikut menanggung beban saat kondisi keuangan sulit,” ucapnya.
Baca Juga:Kolaborasi Bareng Baznas, Dandim 0615/Kuningan Pantau Pembongkaran Rumah Tak Layak Huni di MekarjayaTurnamen Sepak Bola Bupati Cup 2025 Siap Dimulai, 32 Kecamatan Ambil Bagian
Ia juga mengingatkan, kebijakan semacam ini tidak seharusnya dijadikan solusi jangka panjang. Pemerintah daerah diminta untuk lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja yang terencana, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan.