KLIKKUNINGAN.COM– Pemerintah Kabupaten Kuningan akan melanjutkan agenda mutasi pejabat struktural pada Juli 2025, menyusul rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang telah berlangsung pada Juni lalu.
Dalam rotasi awal yang digelar di kawasan Desa Wisata Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, sebanyak 13 pejabat dari total 33 instansi mengalami pergeseran jabatan.
Artinya, masih terdapat 20 pejabat eselon II yang belum mengalami perubahan posisi.
Baca Juga:Kantor Bappenda Kuningan Segera Pindah ke Gedung Eks Asda 2, Lebih Strategis dan EfisienRekayasa Jadi Korban Begal Demi Tutupi Utang Judi, Pria Asal Bandung Diamankan Polisi
Meski demikian, tidak semua dari mereka akan dimutasi pada tahap kedua ini.
Beberapa pejabat diperkirakan tetap menduduki jabatan semula, sementara lainnya akan ditempatkan di posisi baru berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
Mutasi lanjutan ini direncanakan akan digelar pada pekan ketiga Juli, dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, bersama Wakil Bupati Tuti Andriani.
Sementara itu, pergeseran jabatan untuk pejabat eselon III dan IV akan menyusul pada bulan September, setelah peringatan Hari Jadi Kabupaten Kuningan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan, Beni Prihayatno, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait rotasi eselon II masih terus difinalisasi.
Beni menyebut jumlah pejabat yang akan berpindah posisi kali ini lebih sedikit dibandingkan rotasi sebelumnya.
Semua keputusan didasarkan pada hasil uji kompetensi yang telah dijalani oleh masing-masing pejabat.
Baca Juga:Polres Kuningan Peringati Hari Bhayangkara ke-79 dengan Upacara dan SyukuranKreasi Kuliner Wartawan Meriahkan Hari Bhayangkara, Kapolres: Wujud Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat
“Secara teknis prosesnya sudah hampir selesai, tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Kami masih menunggu terbitnya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Beni, akhir pekan kemarin.
Terkait tanggal pelaksanaan mutasi, Beni menyatakan belum ada keputusan final. Penetapan jadwal tetap menunggu instruksi dari Bupati Kuningan.
“Setelah rekomendasi dari Kemendagri keluar, pelaksanaan akan menyesuaikan arahan Bupati,” tambahnya. (*)