KLIKKUNINGAN.COM– Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto menekankan pentingnya pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif, khususnya di wilayah pedesaan.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jabar, Toto mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Acara ini berlangsung di Balai Desa Karangmuncang, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, pada Sabtu 10 Mei 2025 dan diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari warga, aparat desa, serta unsur Forkopimcam.
Baca Juga:Satreskrim Polres Kuningan Ringkus Maling Spesialis AlfamartWabup Tuti Ingatkan Warga Agar Tidak Membuang Sampah di Sekitar Sungai
Dalam sambutannya, Toto menjelaskan bahwa Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaku UMKM agar lebih maju.
Terutama di sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, dan industri kreatif yang memanfaatkan potensi lokal.
“Melalui regulasi ini, masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya. Mereka juga bisa mengakses pelatihan, modal usaha, hingga pemasaran produk secara lebih luas,” ungkap Toto.
Ia juga mengimbau para pelaku usaha di desa agar mengurus legalitas usaha seperti izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal.
Langkah ini penting agar usaha mereka mendapat perhatian pemerintah dan berpeluang mendapat bimbingan atau bantuan yang berkesinambungan.
Menurutnya, proses pengurusan izin bisa dilakukan melalui sinergi antara pemerintah desa dan lembaga teknis seperti Diskopdagperin serta Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan yang membidangi ekonomi kreatif.
Sejak dilantik pada 10 April 2025 sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Toto kini menjabat di Komisi I yang membidangi pemerintahan.
Baca Juga:Alhamdulillah, 438 Calon Haji Kloter 9 Resmi Diberangkatkan Bupati KuninganDua Ruang Kelas RA Al-Ihya Cihaur Rusak Akibat Tertimpa Pohon, Bupati Kuningan Siap Bantu Perbaikan
Ia menyebut bahwa Kabupaten Kuningan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga keterbatasan infrastruktur.
“Kami terus mengajukan berbagai aspirasi, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya. Namun, terbatasnya anggaran di tingkat provinsi sering menjadi kendala dalam realisasi program,” katanya.
Lebih lanjut, Toto menyoroti peran strategis koperasi desa seperti Koperasi Merah Putih dalam menjaga harga dan distribusi produk pertanian.
Ia rutin turun ke lapangan untuk memantau harga gabah dan pupuk serta berdialog langsung dengan petani.