KLIKKUNINGAN.COM– Sebanyak 30 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mengikuti uji kompetensi selama dua hari, yakni pada Jumat dan Sabtu (25–26 April 2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi untuk menentukan penempatan baru dalam struktur pemerintahan daerah.
Uji kompetensi tersebut digelar di Gedung UPTD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Desa Cikaso, Kecamatan Kramatmulya.
Baca Juga:Pesik Kuningan Tahan Imbang Tuan Rumah, Peluang ke 32 Besar Masih TerbukaKepedulian Sosial: Ketua TP PKK Kuningan Jenguk Anak Pengidap Hidrosefalus di Desa Cileuleuy
Evaluasi ini menjadi langkah strategis dalam menyusun kembali jajaran pejabat, di bawah kepemimpinan Bupati H Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Hj Tuti Andriani.
Plt Kepala BKPSDM Kuningan, H. Ucu Suryana, melalui Sekretaris BKPSDM, Dodi Sudiana, membenarkan kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa peserta ujian adalah para kepala OPD yang sedang dinilai untuk melihat sejauh mana kinerja dan kompetensi mereka.
“Memang benar, ada 30 pejabat JPT Pratama yang sedang menjalani uji kompetensi. Selama dua hari, mereka mengikuti proses penilaian sebagai dasar bagi pimpinan daerah dalam menyusun ulang struktur birokrasi. Tim penguji dari luar daerah juga telah hadir untuk mendukung objektivitas penilaian,” jelas Dodi pada Jumat pagi, (25 /4/2025).
Menanggapi kegiatan ini, Sujarwo, seorang pengamat kebijakan publik dan politik lokal, menilai bahwa uji kompetensi tersebut merupakan indikator bahwa rotasi dan promosi jabatan akan segera dilaksanakan oleh pemerintahan Dian-Tuti.
Menurutnya, penilaian ini sangat penting sebagai dasar pemetaan potensi sumber daya manusia.
Sehingga penempatan pejabat dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing, sejalan dengan prinsip “orang yang tepat di posisi yang tepat”.
Baca Juga:Bojan Hodak: Menghadapi PSS Sleman Tidak Akan Jadi Tugas MudahRatusan Mahasiswa dari 21 Provinsi Ikuti Program Penguatan Wawasan Kebangsaan di Kuningan
“Dengan strategi ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih efisien dan responsif, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya mutu layanan publik di Kuningan,” ungkap Sujarwo.
Ia juga menegaskan bahwa rotasi pertama di masa kepemimpinan hasil Pilkada 27 November 2024 ini akan tetap berlandaskan pada penilaian profesional, bukan semata-mata kepentingan politik.
“Meski tidak tertutup kemungkinan muncul persepsi politis dalam pelaksanaannya, hal tersebut sulit dihindari karena proses kepemimpinan sendiri berangkat dari panggung politik. Namun yang terpenting adalah penempatan jabatan dilakukan secara transparan dan berdasar hasil uji yang sahih, melibatkan pihak independen dari luar daerah,” tutupnya.