Home Headline Wabup : KKN Merupakan Kejahatan Yang Luar Biasa
Headline - Pemerintahan - December 3, 2020

Wabup : KKN Merupakan Kejahatan Yang Luar Biasa

Klikkuningan.com – Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan kejahatan yang luar biasa karena dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi.
“Diantaranya berkurangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi karena tingginya biaya transaksi yang berkaitan dengan proses birokrasi. Hal ini sangat berdampak pada laju perkembangan perekonomia yang akan berjalan lambat dan meningkatnya angka penganguran, ” kata Wakil Bupati Kuningan, H. M Ridho Suganda, saat menerima Kunjungan Kerja Tim Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan (Tim Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah Jawa Barat, di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (3/12).
Selain itu, dikatakan Wabup, KKN juga berdampak pada spek sosial, karena perilaku KKN telah merasuk dalam kehidupan masyarakat, khususnya aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sehingga, sambungnya, mengakibatkan melemahnya penegakan hukum dan otoritas pemerintah, mengurangi akuntabilitas pemerintah, tidak efektifnya pelayanan publik, dan berkurangya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Mengingat besarnya dampak negatif dari KKN, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan berbagai upaya dengan menyusun regulasi-regulasi untuk mencegah terjadinya KKN. Selain itu juga, telah melaksanakan beberapa pencegahan korupsi terhadap 8 area yang menjadi area intervensi KPK melalui program Monitoring Center For Prevention (MCP), dimana capaian MCP Kabupaten Kuningan per 3 Desember 2020 baru mencapai 61,68 persen dari target 75 persen,” papar Wabup.
Selanjutnya, dengan adanya kunjungan kerja Tim Monev Korsupgah KPK, Wabup berharap dapat memberikan masukan, penjelasan, dan saran perbaikan atas upaya dan langkah-langkah pencegahan KKN yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kuningan. Sehingga, menurutnya, pencegahan praktik KKN dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.
Sementara, Koordinator Tim Monev Korsupgah KPK, Tri Budi Rochmanto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana progres program-program pencegahan korupsi pada 8 fokus area yang menjadi indikator, terutama terkait pendapatan dan aset daerah, selain fasilitas umum dan fasilitas sosial terkait pelayanan publik.
“Saya berharap dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam upaya pencegahan korupsi agar target MCP KPK dapat tercapai 75 persen,” singkatnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan 8 Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dan Fasilitas Sosial Perumahan secara simbolis, disaksikan Inspektur Kab.Kuningan, Deniawan dan sejumlah Kepala SKPD beserta pejabat dilingkup Setda Kuningan. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

CSR IFG Bantu Cipasung, Desa Binaan STP Trisakti

Desa wisata Cipasung sedang dalam proses perkembangan untuk menjadi lebih baik dari awal d…