Home News Minta Kejelasan Anggaran Covid, Puluhan Wartawan Kuningan Datangi Kantor Bupati
News - June 9, 2020

Minta Kejelasan Anggaran Covid, Puluhan Wartawan Kuningan Datangi Kantor Bupati

Puluhan wartawan baik media cetak, online serta elektronik yang menamakan diri Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu (ANARKIS), Selasa (9/6/2020), mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mempertanyakan berbagai hal penting yang perlu diketahui masyarakat umum.wartawan yang biasa meliput diwilayah Kuningan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama di Ruang Rapat Purbawisesa Komplek Setda Kuningan. Selasa (09/06/2020)

Selain Bupati, tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) H. Dian Rachmat Yanuar, Kepala BAPKAD, Asep Taufik Rohman, Kepala Diskominfo, H. Teddy Suminar, Kepala Dinkes, Hj. Susi Lusiyanti, Juru Bicara Crisis Center Percepatan Penanganan Covid-19, Agus Mauludin, Kepala Bidang IKP, Devi dan Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan, Wahyu Hidayah serta yang lainya.

Dalam kesempatan itu,ada beberapa permasalahan yang dikemukakan para Wartawan di antaranya, permasalahan transparansi anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tetapi belum diinformasikan secara terbuka, keadilan pemberian sanksi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwista serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Kami sengaja melakukan audensi atau dialog dengan Pak Bupati H. Acep Purnama beserta jajarannya terkait berbagai permasalahan transparansi yang perlu diketahui masyarakat umum,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan yang merangkap Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Sedangkan permasalahan yang menjadi sorotan adalah lanjut Iyan, terkait penggunaan dan pengalokasikan dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 yang nominalnya mencapai puluhan miliar tetapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum sehingga mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif.

Selanjutnya, ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Sebab ketika masyarakat tidak mengenakan masker, langsung dijatuhi sanksi push up di depan umum, menyelenggarakan pesta pernikahan dibubarkan dan sebagainya. Namun ironisnya, ketika birokrat merayakan ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat kecamatan yang melibatkan banyak massa, malah dibiarkan saja.

Selain itu, dipertanyakan pula ketranparansian anggaran media massa, evaluasi terhadap kinerja Diskominfo terutama dalam melaksanakan peran humas sebagai corongnya pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal. Serta permasalahan terpuruknya sektor pariwisata.

Usai berdialog puluhan wartawan ANARKIS kembali melakukan aksi lanjutan dengan berupa aksi bisu sambil membawa poster berbagai macam kalimat sindiran di taman Dahlia serta pemasangan spanduk di depan Pendopo Setda Kuningan. (Tatang)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Terkait Insentif Nakes, Bupati Janjikan Akhir Bulan Ini Cair

Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Kuningan akhirnya dapat informasi yang menggembirak…