KlikKuningan – Semenjak turunnya Ketetapan Menteri nomor 424 tahun 2004, tentang zonasi Kawasan Konservasi Gunung Ciremai, beberapa obyek wisata yang ada di Kuningan kewenangan pengelolaan menjadi hak TNGC sepenuhnya.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) anatar Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan bersama Perhutani dan BTNGC, salah satu anggota Komisi II, Udin Burhanudin saat diwawancara usai RDP mengkritisi kebijakan Zonasi Wisata ini.

“Zonasi wisata khan tidak menyeluruh, karena harus berbentuk kelompok..jadi masyarakat yang pada umumnya petani dan umurnya kurang produktif secara otomatis tidak berada dalam kelompok tersebut, jadi masih diskriminatif, dalam pemikiran saya, itu khan untuk yang produktif, jadi masyarakat yang kurang produktif mau diapakan, sedangkan masyarakat di pinggiran Gunung Ciremai khan rata-rata memiliki penghasilan dari Pertanian” Ujar Udin.

Selain dari Zonasi Wisata, Udin Burhanudin juga menyoroti tentang minimnya dukungan BTNGC dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang menuju ke obyek-obyek wisata tersebut.

Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia merupakan prasyarat untuk mengembangkan sektor pariwisata. “terkait persoalan wisata, misalnya akses jalan menuju Desa Cibuntu apalagi yang menuju KRK, disana BTNGC sudah melahirkan beberapa kelompok binaan, dan sudah barang tentu sudah menghasilkan PNBP untuk Pusat, sementara masyarakat belum tahu dengan akses jalan yang menuju kesana”

“jalan kurang lebar..jalan rusak, masyarakat khan tidak akan minta ke BTNGC atau menyalahkan, yang ada dan pastinya mintanya ke Pemerinrah Daerah dan menyalahkan Pemda jika tidak dipenuhi” Lanjut Wakil Rakyat dari Dapil 2 ini.

“Akses ke KRK, pelebaran jalan sepanjang 3 KM saya rasa belum clear dengan Pemda..kurang sinergi dengan Pemda, BTNGC tidak pro ke masyarakat terlepas alasan apapun dari BTNGC, harapan kami, cobalah BTNGC duduk bersama dengan Pemerintah Daerah, dengan leading sectornya, Muspida dan DPRD untuk memusyawarahkan bagaimana ke depan BTNGC mendukung kuningan sebagai kabupaten wisata”

Menyoroti permasalahan kebakaran hutan yang menjadi permasalahan tahunan, Udin juga belum melihat penanganan yang serius dari pihak BTNGC.

“BTNGC belum mengubah pola penanganan kebakaran hutan, meruah bagaimana mengantisipasi agar kebakaran hutan itu bisa diminimalisir. Untuk lokasi kebakaran yang tidak terjangkau Damkar, seharusnya BTNGC membangun bak-bak penampungan air..kebakaran tahun ini walaupun tidak terlalu parah, tapi sudah merambat kepemukiman bahkan ada rumah penduduk yang kena”

“Komisi 2 akan menindak lanjuti hasil RDP dengan BTNGC ini … Konsultasi Ke kementrian Kehutanan” Pungkas Udin. (Elang Agni)